Program Magister Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI bergandengan tangan dengan Asia Europe People’s Forum (AEPF) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) menyelenggarakan workshop 3 hari tentang UE-Indonesia CEPA.

Sekolah Kajian Stratejik dan Global, melalui Program Studi Kajian Eropa bersinergi dengan kelompok masyarakat sipil nasional dan Internasional dalam merespon rencana kesepakatan perjanjian Pasar Bebas antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Tema yang diambil dalam penyelenggaraan workshop 3 hari selama 19-21 Februari 2018 adalah Thematic circle meeting on trade justicep and corporate accountability dengan fokus pada “People sovereignty and the challenge to the free trade agenda”.

Kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 organisasi masyarakat baik nasional, maupun Internasional dari Asia dan Eropa ini diresmikan pembukaannya oleh Direktur SKSG UI, Dr. Muhammad Luthfi. Dalam sambutannya Direktur SKSG mengatakan bahwa diskusi dan workshop antara masyarakat sipil Asia Eropa ini sangat penting, terutama terkait dengan adanya agenda rountable negotiation CEPA ke-4 di Solo yang dimulai pada 22 Februari 2018 ini. “UI menyambut baik diadakanya workshop dan pertemuan internasional ini agar masyarakat Asia dan Eropa dapat turut secara aktif terlibat dalam proses kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Tentu tujuannya agar kesepakatan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tetap mengutamakan kondisi lingkungan serta masyarakat lokal”, Demikian menurut Dr. Luthfi.

Indonesia for Global Justice sebagai inisiator rangkaian kegiatan ini, melalui Direkturnya, menegaskan bahwa tujuan dan luaran yang ingin dicapai dalam workshop selama tiga hari di Kampus UI Salemba tersebut adalah pentingnya kesadaran koalisi masyarakat sipil baik Indonesia maupun Eropa untuk terus mengawal perjanjian kemitraan komprehensif Uni Eropa – Indonesia. Kajian Wilayah Eropa SKSG – UI, AEPF dan IGJ sepakat agar perjanjian kemitraan tersebut dibuat sebagai sarana- untuk melayani kepentingan umum yang tetap memperhatikan lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Bersama lebih dari 50 organasasi masyarakat sipil Indonesia, Asia dan Eropa, penyelenggara workshop sepakat untuk menandatangani pernyataan sikap terkait proses negosiasi tersebut.

Penting ditekankan bahwa dalam agenda kegiatan workshop di hari pertama, perwakilan Uni Eropa hadir dan memberikan pandangan terkait UEI CEPA, Levante Albert, Deputy Head of the Economic and Trade Section of the EU delegation to Indonesia, menyampaikan paparan berjudul “The fourth round-table negotiation eu-indonesia CEPA”. Menurutnya Indonesia adalah mitra penting EU dalam perdagangan, maka dibutuhkan negosiasi agar tercapai win-win solution. Pihak pemerintah Indonesia yang juga hadir dalam pembukaan adalah perwakilan Kementerian Perdagangan. Dalam paparannya disampaikan tentang ekspektasi yang diharapkan Indonesia dari perundingan antara Indonesia – Uni Eropa. Negosiator dari pihak Indonesia dalam round-table negotiation terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.

Workshop ini telah berhasil menghimpun reaksi dan tanggapan para akademisi dan aktivis NGO baik nasional maupun Internasional terhadap berbagai paparanyang disampaikan oleh para stakeholders perjanjian CEPA. Mereka menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif demi terwujudnya kesepakatan yang adil dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Workshop hari kedua melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi paralel yang dibagi dalam dua sesi. Workshop ini dihadiri oleh Kajian Wilayah Eropa SKSG-UI, Pusat Riset Kerjasama Eropa SKSG-UI, Transnasional Institute, The Alynsa Tigil Mina, Third World Network, Klang MP, 11.11.11, INDEF, Foe Europe, KSBSI, CNV internasional, KIARA, Walhi, alliance of Progressive Labour, Indonesia for Global Justice, Satu Dunia dll.

Acara yang diadakan di gedung IASTH Kampus Universitas Indonesia di Salemba ini ditutup dengan diskusi tentang bagaimana bisnis dan hak asasi manusia membentuk akuntabilitas perusahaan dalam agenda perdagangan Global. (Deni)