Kamis (03/09/2019) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia  bekerjasama dengan Homeland Security Indonesia (HLS) 2020 menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung IASTH SKSG UI Lantai 4 Ruang 406. FGD ini diselenggarakan dalam rangka menyusun topik rencana konferensi internasional terkait keamanan nasional yang akan dilaksanakan tahun 2020 di Jakarta Convention Center Indonesia. Peserta yang terlibat dalam FGD terdiri dari beberapa unsur baik pemerintah, praktisi, maupun akademisi. Diantaranya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkoba dan Narkotika (BNN), Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Detasemen Khusus (Densus) 88, Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK-KT) UI, Kajian Pengmbangan Perkotaan (KPP) UI, dan Rumah Perdamaian UI.

Dalam sambutan pembukaan FGD, Rakyan Adibrata selaku chairman dari Konferensi Internasional HLS 2020 menuturkan, “HLS merupakan brand sister dari Milipol Qatar dan Singapura. HLS menjadi sebuah platform dimana pebisnis bisa bertemu dengan pemerintah”. Rakyan juga menjelaskan bahwa Konferensi internasional merupakan salah satu program yang telah terlaksana pada 2018, dan pada 2020 akan digelar kembali. “Pada tahun 2018 HLS mengundang pembicara dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk HLS tahun 2020, akan mengundang lebih dari 25 orang pembicara yang berasal dari lembaga dalam dan luar negeri”, tutur Rakyan.

Sebagai upaya kontribusi nyata bagi dunia akademik, HLS 2020 menggandeng SKSG UI sebagai mitra dalam merumuskan tema-tema konferensi maupun penyelenggaraan acara. Muhammad Syauqillah selaku perwakilan dari SKSG UI dalam sambutannya menegaskan, “Nantinya peserta konferensi tidak hanya dari kalangan praktisi, tetapi juga akademisi, sehingga diharapkan mampu berkontribusi terhadap keilmuan”. Syauqillah yang juga Kaprodi Kajian Terorisme SKSG UI menjelaskan, “Konferensi Internasional HLS 2020 akan fokus pada tiga kluster topik besar, yaitu Policy, Technology Enhancement, dan Forecasting, Mitigation and Responses.”

Untuk mengawali FGD, perwakilan Deputi Bidang Kerjasama Internasional BPNT Harianto mengusulkan dua topik untuk Konferensi Internasional HLS 2020, yaitu Countering Online and Homegrown Radicalization dan Spearheading the Multi-Stakeholder Effort on Counter Terrorism Strategy. Usulan ini berangkat dari pengalaman BNPT setelah berkunjung ke Xinjiang Tingkok. “Dalam penanganan napiter, disana diberi pilihan apakah akan ditahan atau mengikuti program deradikalisasi. Mereka mengedepankan aspek kemanusiaan yang solutif”, jelasnya. Cara seperti ini sekaligus bisa menekan jumlah napi yang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penjelasan dari perwakilan BNPT ini ditanggapi oleh Dodot Adikoeswanto selaku Direktur Terknologi Informasi dan Kerjasama Kemenkumham. “Masalah utama di Lapas adalah overcapacity. Seharusnya kapasitasnya hanya 129.302, namun diisi oleh 264.547 orang. Kebanyakan penghuni lapas karena narkoba”, tutur Dodot. Sebagai solusinya, Dodot mengusulkan satu topik untuk Konferensi Internasional HLS 2020, yaitu Implementation Human Right–based Technology for Securing Supermax Prison in Indonesia.

Di sisi lain, dari BSSN yang diwakili oleh Retno menegaskan bahwa ancaman siber hari ini masuk ke dalam 5 besar ancaman global. Sebagai upaya memitigasi ancaman tersebut tersebut, BSSN mencanangkan program prioritas dengan pembangunan National Security Operation Center (NSOC). “Semua kegiatan dibentuk untuk menyusun kebijakan yang bisa bersinergi dengan NSOC,” tutur Retno. Perwakilan lain dari BSSN Anggarahito menambahkan, “Perlu kiranya kolaborasi dari setiap instansi pemerintah yang terkait dalam mengatasi ancaman siber, agar sama-sama memonitor sarana yang ada di pemerintahan, karena mengintergrasikan data di instansi pemerintah itu proses yang sulit, faktor penting adalah trust”, tuturnya. Secara spesifik dari BSSN mengusulkan dua topik untuk Konferesi Internasional HLS 2020, yaitu Securing Government Communication System through better Cryptography  dan Protecting Indonesia’s Cyber Space through BSSN Collaboration Effort.

Selain ancaman terorisme dan siber, menurut Rini yang merupakan perwakilan dari BNN menuturkan bahwa Indonesia hari ini juga sedang darurat narkoba. Untuk mengatasi kondisi ini, strategi yang bisa ditempuh menurut Rini adalah kerjasama efektif antar negara untuk menelusuri asset tracing, untuk pertukaran informasi agar memudahkan pengungkapan mata rantai jaringan narkotika. “Perlu diciptakannya sebuah sistem global untuk mendeteksi operasi penyelundupan narkotika untuk memutus mata rantai,” jelas Rini. Untuk Konferensi Internasional HLS 2020 Rini mengusulkan dua topik yang secara khusus berkaitan dengan narkoba, yaitu Synergizing the Effort in Drug Enforcement Capability dan Tackling the Illegal Drug Smuggling in SE Asia.

Sedangkan perwakilan dari Densus 88 Saleh menegaskan bahwa masjid juga harus diperhatikan. Masjid harus menjadi tempat yang steril dari kegitan radikalisasi agama. “Masjid-masjid di perkotaan dan perkantoran menjadi tempat yang paling mudah disusupi ajaran-ajaran radikalisme,” jelasnya. Berangkat dari kondisi tersebut, Saleh mengusulkan satu topik untuk Konferensi Internasional HLS 2020, yaitu Retuning FTF: Mitigating Terrorism Threat in Indonesia.

Dalam FGD ini juga ada beberapa masukan yang disampaikan oleh perwakilan akademisi Universitas Indonesia. Wakil Direktur SKSG UI Athor Subroto memberi masukan agar dalam upaya counter narasi radikalisme menggunakan pendekatan teknologi secara tepat. “Teknologi terutama media sosial bisa dimanfaatkan untuk menarget secara spesifik untuk memitigasi teroris”, tutur Athor.

Dari Prodi KT SKSGU UI yang diwakili oleh Sapto Priyanto dan Garnadi W. Dharmaputra juga memberikan pandangannya. Sapto mengingatkan agar kita memperjelas dulu istilah yang digunakan ketika akan mengangkat isu terorisme. “Istilah terorisme hanya berbeda dengan violent extremism yang sering digunakan dalam forum internasional”, tutur Sapto.  Sapto juga berharap agar counter narasi radikalisme bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Garnadi yang merupakan lulusan Kajian Terorisme SKSG UI juga mengafirmasi pendapat Sapto terkait urgensi pemanfaatan teknologi dalam counter narasi radikalisme. Secara lebih spesifik Garnadi mengusulkan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat keamanan kawasan. “Bloackchain merupakan pekerjaan yang luar biasa menggunakan Internet of Thing (IoT)”, jelas Garnadi.

Di sisi lain, Ketua Rumah Perdamaian UI M. Sya’roni Rofii mengingatkan bahwa teknologi hari ini digunakan untuk penyebaran hoax. “Penangkalan hoax harus menjadi concern. Dalam pertemuan NATO 2018 mengungkapkan bahwa keamanan nasional hari ini tidak lagi ditangkal secara militer, tetapi secara siber. Cyber resilience mencakup semua aspek seperti e-commerce, strategic security, public services menjadi aspek penting”, jelas Sya’roni.

Jerry M. Logahan dari PRIK-KT UI berharap dalam menanggulangi isu-isu keamanan regional maupun global agar ada kerjasama yang kuat dan sinergis antar negara-negara ASEAN. Jerry juga mengusulkan satu topik untuk Konferensi Internasional HLS 2020, yaitu Strengthening Technology-based Law Enforcement Capability in Indonesia.

Untuk menutup FGD, Chotib selaku perwakilan dari KPP SKSG UI mengingatkan agar tidak mengabaikan aspek masyarakat dalam isu keamanan. “Masyarakat semakin mobile. Komunitas saat ini borderless dengan adanya teknologi. Hal ini berdampak terhadap persoalan isu-isu keamanan. Dengan adanya teknologi, isu keamanan menjadi lebih kompleks”, tutur Chotib.

(red:ahmad bahrul anshori ; pict: PW)

Dokumentasi Google Drive

[ngg src=”galleries” ids=”19″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”160″ thumbnail_height=”120″ images_per_page=”16″ number_of_columns=”4″ show_slideshow_link=”0″]