Jakarta – Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (KIK-SKSG UI) menyelenggarakan kuliah dosen tamu berupa stadium general bertajuk “Fungsi Direktorat Polairud Baharkam Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional di Perairan Wilayah Indonesia” dengan narasumber Kombes. Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., Kasubdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Dedy menggantikan Brigjen. Pol. Mohammad Yassin Kosasih, S.I.K., M.Si., Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri yang berhalangan hadir untuk mengisi stadium general.

Stadium general dilaksanakan secara daring (online) melalui platform Zoom Meeting pada Jumat (4/11) dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang merupakan sivitas akademika, masyarakat umum, perwakilan dari Polri, dan sivitas taruna Akademi Kepolisian. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian SKSG UI, Dr. Chairul Muriman Setyabudi hadir membuka stadium general dan dalam sambutannya berharap momen ini dapat memberikan wawasan yang global kepada mahasiswa yang mungkin sampai saat ini belum pernah bersentuhan dengan Polair sebagai awal pemahaman pengetahuan.

Stadium general dilaksanakan secara daring (online) melalui platform Zoom Meeting pada Jumat (4/11) dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang merupakan sivitas akademika, masyarakat umum, perwakilan dari Polri, dan sivitas taruna Akademi Kepolisian. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian SKSG UI, Dr. Chairul Muriman Setyabudi hadir membuka stadium general dan dalam sambutannya berharap momen ini dapat memberikan wawasan yang global kepada mahasiswa yang mungkin sampai saat ini belum pernah bersentuhan dengan Polair sebagai awal pemahaman pengetahuan.

Ketua Prodi KIK mengapresiasi kehadiran Kombes. Pol Dedy yang bersedia memberikan kuliah kepada seluruh peserta. “Pak Dedy bukan orang baru di KIK, beliau merupakan alumni SKSG UI dan kami  berharap beliau dapat memberikan banyak kontribusi,” ujar Chairul.

Dalam materi yang disampaikan, Kasubdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memulainya dengan memaparkan sejarah awal dibentuknya Ditpolair kemudian dilanjutkan dengan tugas, fungsi, dan peran serta wewenang Kepolisian Air dalam menghadapi ancaman terhadap tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, cara pandang kepolisian saat ini adalah cara pandang daratan. Jarang sekali membahas dalam perspektif maritim atau kelautan. “Sayang sekali, ketika kita berkuliah di Akpol kemudian melanjutkan S2 dan S3 tidak ada pelajaran maritim. Padahal wilayah kerja kepolisian dan isu-isu yang ada di perairan sangat strategis,” tandas Dedy.

Ditpolair bertugas membantu Kakorpolairud dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakkan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kapal Polisi.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan struktur organisasi dari Baharkam Polri, bahwa Ditpolair merupakan direktorat di bawah Ditpolairud Korpolairud. Beberapa sub direktorat di bawah Ditpolair guna menjalankan fungsi teknis antara lain Patroli Air, Intelair Gakkum, Binmasair, dan Fasharkan. Sesuai data yang ada, saat ini Polair Mabes Polri memiliki satu Markas Komando di Jakarta dan enam satuan pangkalan yang terdapat di Kepulauan Riau, Jakarta, Tarakan, Bitung, Sorong, dan NTT. Terdapat 34 Markas Komando di 34 Ditpolairud Polda, dan 213 Satpolair di Polres. Ditpolair Korpolairud memiliki kapal polisi sejumlah 72 kapal, sedangkan Ditpolairud Polda saat ini mencapai 544 kapal.

Kerawanan kamtibmas di wilayah perairan perlu diatasi oleh satuan Polair. Beberapa ancaman yang sering terjadi di antaranya adalah illegal fishing, illegal logging, migas, narkoba, terorisme, serta imigran gelap. “Hampir semua wilayah perairan setiap provinsi di Indonesia memiliki kerawanan kamtibmas masing-masing.” kata Dedy

Peran Polri dalam keamanan laut dengan melakukan penanganan kasus keamanan laut merupakan salah satu turunan program prioritas nasional yang telah diimplementasikan oleh Polri dengan mendudukkan penanganan kasus-kasus keamanan laut ke dalam program prioritas polri.

Beberapa langkah yang dilakukan Ditpolair dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan antara lain upaya preemtif, preventif, represif dan kerja sama. Keempat upaya tersebut dilakukan oleh pelaksana teknis sub direktorat di bawah Ditpolair.

Permasalahan tindak pidana transnasional terjadi di antaranya karena batas negara Indonesia yang secara yuridis sangat luas sehingga sangat mudah terjadi permasalahan tersebut dan aparat yang tidak profesional karena masing-masing mempunyai ego sektoral dalam menjalankan tugas di laut. Perbedaan hukum nasional negara Indonesia dengan negara lain juga tak luput menjadi salah satu faktor.

Di akhir penyampaian materi, Kombes. Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. berharap semua elemen harus saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan, tidak terkecuali ketegasan hukum dari undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut.

Sebagai penutup, Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Stratejik dan Global Universitas Indonesia akan memperbaiki kurikulum supaya fokus dalam pengembangan perbaikan kurikulum dengan memasukkan kemaritiman dalam kurikulum perkuliahan sebagai kebutuhan stakeholders dari Direktorat Polairud Korpolairud Baharkam Polri.

(Red: RM)