Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan peluncuran proyek geo-ekonomi Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI), yang bertujuan membangun kembali Jalur Sutra di era modern. Tiongkok mengalokasikan jutaan Dollar untuk pembangunan rel-rel kereta, jalan, dan pelabuhan di negara-negara anggota proyek. Hingga tahun 2017, proyek BRI telah diikuti oleh lebih dari 70 negara dan menghabiskan dana sebesar $900 miliar untuk investasi di bidang transportasi, infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan energi.

ASEAN—tak terkecuali Indonesia—merupakan salah satu mitra Tiongkok dalam proyek tersebut. Untuk mengetahui dampak dan implikasi proyek BRI Tiongkok terhadap Eropa dan Asia Tenggara, pada tanggal 29 Juni 2018, Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia melakukan square table discussion dengan Direktur Institut Studi Internasional Universitas Nanjing, Prof. Zhu Fang. Diskusi itu dimediasi oleh Dr. Henny Saptatia Drajati Nugrahani yang merupakan Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa UI dan turut mengundang mahasiswa dari Universitas Pertahanan, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Prof. Zhu Fang menyampaikan bahwa tujuan BRI ialah untuk membangun koordinasi kebijakan antar negara, memfasilitasi konektivitas, mengurangi hambatan dagang, mengintegrasi perekonomian dunia, serta mendorong interaksi antar penduduk (people to people bonds). Proyek ini diharapkan mampu memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun beberapa hambatan yang ditemui dalam merealisasikan BRI ialah politisasi media—khususnya media Eropa dan Amerika—yang mengakibatkan bias terhadap Tiongkok. Prof. Zhu Fang juga menyebutkan bahwa hambatan muncul dari kecurigaan penduduk dunia pada Tiongkok karena lemahnya diplomasi antar negara. Oleh sebab itu, pembelajaran tentang budaya, bahasa, dan sejarah negara mitra perlu dilakukan untuk menghidari potensi masalah lokal serta menjamin tercapainya tujuan dari proyek BRI. (RA)