Kamis, 28 Februari 2019, pukul 14:00 di Kemenlu RI

Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika, SKSG-UI, Bayu Kristianto, Ph.D. didampingi oleh Staf Pengajar Ibu Irid Agoes, Ph.D., dan Dr. Muhammad Fuad, mengunjungi Kemenlu, berlokasi di Jl. Pejambon No. 6, Jakarta, untuk melakukan audiensi dengan Kemenlu RI.

Tujuan audiensi adalah untuk mengetahui kebutuhan Kemenlu mengenai studi kajian The Americas, mengetahui prospek dari pengembangan studi kajian The Americas, serta menjajaki kerjasama dengan Kemenlu terkait pengembangan studi kajian The Americas di SKSG-UI. Tepat pukul 14:00, audiensi dibuka oleh Bapak Azis Nurwahyudi sebagai Direktur Diplomasi Publik Kemenlu, dilanjutkan dengan penjelasan dari Kaprodi Bayu Kristianto mengenai Program Studi Kajian Wilayah Amerika, program studi-program studi lain di lingkungan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), maupun SKSG itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Azis mengundang setiap kepala seksi/bidang di bawah kepemimpinannya untuk memberikan penjelasan mengenai bidang yang menjadi tanggung jawab mereka.

Direktorat Amerika 1 terdiri dari Subdit 1 (polkamsusbud Amerika Serikat), Subdit 2 (ekonomi, keuangan, dan pembangunan Amerika Serikat), Subdit 3 (Kanada), dan Subdit 4 (Meksiko). Direktorat Amerika 2 mencakup Amerika Selatan dan Karibia Timur, terdiri dari tiga subdit, meliputi negara-negara Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Brazil, Ekuador, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, dan sembilan negara di Karibia Timur). Secara umum, Kemenlu sangat mendukung pengembangan studi Kajian Wilayah Amerika (Serikat) menjadi kajian The Americas (mencakup Amerika Latin dan Kanada) karena studi The Americas belum mendapatkan porsi kajian yang seharusnya, dan belum ada cukup informasi mengenai wilayah The Americas yang sangat dibutuhkan oleh Kemenlu. Kasus Venezuela, misalnya, sangatlah menarik untuk dikaji, terutama dikarenakan adanya sikap yang berbeda-beda di antara negara-negara Amerika Latin terhadap Indonesia, sedangkan Indonesia pun memiliki sikap tersendiri terhadap Venezuela.

Dukungan terhadap pengembangan studi kajian The Americas juga diberikan karena negara-negara Amerika Latin memiliki aspek ekonomi yang sangat besar yang membuat Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut. Pihak Kemenlu membutuhkan narasumber-narasumber dari kalangan akademisi untuk diundang sebagai pembicara dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Kemenlu terkait negara-negara di wilayah The Americas. Kerjasama dengan Kanada, misalnya, saat ini tidak terlalu banyak, dan kerjasama yang ada lebih bersifat teknis. Namun Indonesia bisa belajar dari Kanada terkait program gender mainstreaming dan peacekeeping yang dalam konteks Kanada saat ini didominasi oleh perempuan. Dalam pertemuan ini disebutkan juga bahwa pada tahun 1994 terdapat kerjasama antara Kemenlu dengan Pusat Kajian Amerika di Universitas Indonesia, berupa kursus pendek selama tiga bulan untuk pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat Kemenlu. Hal ini dirasakan perlu dihidupkan kembali, dan saat ini bisa difokuskan pada kajian The Americas. Studi mengenai masyarakat diaspora Indonesia di Amerika Serikat maupun Amerika Latin juga menarik untuk dilakukan terutama karena pemerintah Indonesia masih belum memiliki data yang pasti mengenai masyarakat diaspora Indonesia di wilayah The Americas. Untuk hal ini, perlu dijalin kerjasama dengan Universitas Indonesia. Bapak Azis Nurwahyudi sebagai Direktur Diplomasi Publik juga menekankan perlunya kajian mengenai budaya karena selama ini kajian yang dilakukan lebih banyak didominasi oleh bidang-bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Fokus kajian perlu diberikan pada demokrasi, toleransi, dan pemberdayaan kaum muda. Beliau juga menekankan perlunya kajian dialog lintas iman (interfaith dialogue) yang sangat diperlukan di Indonesia. Untuk hal ini, Indonesia bisa belajar dari Chile, Argentina, Amerika Serikat, dan Kanada.

Sebagai kesimpulan, pihak Kemenlu sangat mendukung perkembangan studi kajian The Americas karena informasi yang diberikan oleh bidang kajian ini serta kajian-kajian akademik yang akan dilakukan dalam bidang ini sangatlah dibutuhkan oleh Kemenlu RI.

(Penyusun: Bayu Kristianto, Ph.D.)