Kamis (5/9/2019) Wahid Foundation merilis laporan tahunan “Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2018” di gedung IASTH lantai 3 Universitas Indonesia Kampus Salemba. Selain elaborasi laporan, Wahid Foundation bekerja sama dengan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) serta UKK Rumah Perdamaian CSGS SKSG mengadakan Seminar Publik Refleksi 11 Tahun yang menjadi gambaran multidisiplin oleh berbagai pakar mengenai isu KBB di Indonesia.

Acara ini dibuka oleh Direktur SKSG, Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi dan Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid. Pada sambutannya, Yenny menyatakan bahwa laporan yang dirilis oleh Wahid Foundation ini adalah kali kesebelas. “Untuk mengedepankan wajah Indonesia yang berdemokrasi, maka laporan ini sekaligus sebagai acuan suhu di Indonesia,” tegasnya. Laporan setebal 85 halaman turut dibagikan kepada peserta acara dengan berbagai latar, yaitu akademisi, pemerhati, dan praktisi. Direktur WF ini turut menjelaskan beberapa capaian WF dalam usaha menciptakan perdamaian melalui program Desa Damai.

Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, menyampaikan hasil temuan yang dilakukan oleh para peneliti selama tahun 2018. Laporan tersebut mencakup pelanggaran dan praktek baik dalam isu KBB. Dilaporkan bahwa praktik baik KBB di Indonesia tahun 2018 meningkat 96% bila dibandingkan pada tahun 2017, yaitu sebanyak 783 peristiwa dari 398 peristiwa di tahun sebelumnya. Beberapa praktik baik tersebut adalah promosi toleransi, praktik toleransi, pencegajan dan resolusi konflik agama atau keyakinan, deradikalisasi, kebijakan non-diskriminasi, penegakan hukum, advokasi kebijakan, dan advokasi agama atau keyakinan. Sementara pelanggaran pada tahun 2018 sejumlah 276 peristiwa yang mengalami tren penurunan dari tahun sebelumnya.

Meskipun rekapitulasi praktek baik meningkat, namun pelanggaran tetap menjadi refleksi KBB. Seminar dimulai dengan pendahuluan oleh Dr. Muhamad Syauqillah, Plt Ketua Program Studi Kajian Teorirsme yang menjadi moderator acara ini. Pemaparan dimulai dari KBB dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) oleh perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sementara Yunianti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan, memaparkan KBB dalam perspektif HAM perempuan. Menurutnya, perempuan menjadi korban utama dalam isu KBB. Paham konservatif menjadi salah satu penyebab utama KDRT dan perceraian. Baik dari segi perbedaan ideologi maupun konservatifisme agama.

Muhammad Isnur, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, memberikan highlight KBB pada ancaman dari aksi golongan konservatif. Kemudian perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menjelaskan bahwa salah satu tugasnya adalah menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Termasuk isu KBB dalam kasus Sampang dan Ahmadiyah di NTB. Dr. M. Sya’roni Rofii, ketua Rumah Perdamaian Universitas Indonesia, menutup seminar KBB dari perspektif Hubungan Internasional.

(red:Dhita Ayomi | pict:PW)

(Klik untuk Foto kegiatan)